Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat menuntut pemerintah untuk terus beradaptasi dalam mengelola komunikasi publik. Di tengah arus informasi yang meluap, keberadaan lembaga komunikasi di tingkat akar rumput menjadi sangat krusial sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam rangka merespons dinamika tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Webinar Focus Group Discussion atau FGD yang berfokus pada tindak lanjut atas pemetaan lembaga dan media Komunitas Informasi Masyarakat atau KIM di seluruh wilayah Jawa Timur. Kegiatan strategis ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas diseminasi informasi yang telah dilakukan serta menyusun langkah konkret untuk penguatan kelembagaan di masa depan.

Acara webinar ini dipandu oleh Sandrina S Mantow selaku pengarah yang memastikan jalannya diskusi tetap terarah dan produktif. Kehadiran para pengelola KIM dari berbagai daerah di Jawa Timur menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam upaya meningkatkan kualitas komunikasi publik. Secara resmi, kegiatan dibuka dengan sambutan dari Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Putut Darmawan. Dalam kapasitasnya, beliau bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan layanan informasi publik serta optimalisasi sumber daya komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui sambutan tersebut, Putut Darmawan tidak hanya membuka acara secara seremonial, tetapi juga meletakkan landasan filosofis mengenai pentingnya peran KIM sebagai mitra strategis pemerintah.

Dalam pidato pembukaannya, Putut Darmawan menyampaikan salam hangat dan pesan penting dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin. Melalui pesan tersebut, ditekankan bahwa kegiatan FGD ini memiliki tujuan utama untuk memperkuat struktur komunikasi publik agar menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Kominfo Jatim menyadari bahwa penyampaian kebijakan pemerintah tidak akan maksimal tanpa dukungan dari komunitas yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan kemampuan diseminasi informasi di tingkat desa maupun kelurahan menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar lagi.

Jawa Timur Memiliki 1.114 KIM Yang Terbentuk di Kabupaten/Kota

Data yang dipaparkan dalam webinar tersebut mengungkapkan pencapaian signifikan sekaligus tantangan besar bagi Jawa Timur. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Kominfo Jatim selama periode Januari hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 1.144 KIM telah terbentuk di seluruh wilayah provinsi. Angka ini merupakan potensi besar dalam ekosistem informasi digital. Dari jumlah tersebut, tercatat ada 10.011 berita yang telah masuk melalui kanal resmi kim.id. Aktivitas ini menunjukkan bahwa terdapat gairah untuk memproduksi konten lokal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Namun, di balik angka yang besar tersebut, terdapat fakta yang memerlukan perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dari total 1.144 KIM yang terdata, hanya sekitar 233 lembaga atau sekitar 20 persen yang dinilai aktif dalam mempublikasikan informasi secara rutin melalui kanal kim.id. Secara kewilayahan, dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, baru 22 kabupaten atau kota yang menunjukkan aktivitas KIM secara konsisten. Hal ini menyisakan 16 kabupaten atau kota yang masih berada dalam kategori belum aktif atau memerlukan pendampingan lebih lanjut. Ketimpangan ini menjadi dasar mengapa penguatan kelembagaan dan pendampingan intensif, khususnya bagi 16 wilayah tersebut, menjadi agenda mendesak yang dibahas dalam webinar ini.

Mekanisme pendataan dan perumusan pembinaan menjadi poin krusial dalam diskusi tersebut agar KIM dapat berfungsi optimal sebagai mitra pemerintah. Pembinaan tidak hanya soal administratif, tetapi juga menyentuh aspek substansi seperti kemampuan menangkal hoaks dan peningkatan literasi digital. Masyarakat saat ini sering kali terpapar informasi yang tidak valid, sehingga KIM diharapkan hadir sebagai verifikator informasi di lingkungannya masing-masing. Harapannya, KIM yang aktif dapat terus memberikan masukan konstruktif dan menyusun rekomendasi tindak lanjut yang dapat diimplementasikan di lapangan dengan baik.

Salah satu tolok ukur yang digunakan untuk menilai keaktifan sebuah lembaga KIM adalah konsistensi dalam memproduksi konten. Kominfo Jatim menetapkan standar minimal keaktifan yaitu publikasi minimal satu konten berita setiap bulan. Standar ini dianggap sebagai ambang batas paling rendah untuk memastikan bahwa media komunitas tersebut tetap bernapas dan relevan bagi pembacanya. Dengan adanya standar ini, setiap pengelola KIM didorong untuk lebih peka terhadap peristiwa, potensi desa, maupun kebijakan pemerintah yang perlu segera disebarluaskan kepada warga.

Aspirasi Kendala Teknis dan Non Teknis Disetiap KIM

Sesi diskusi berlangsung cukup dinamis dengan berbagai aspirasi yang muncul dari para praktisi KIM di lapangan. Perwakilan KIM dari Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang menyampaikan realita tantangan yang mereka hadapi. Salah satu kendala utama yang dialami oleh beberapa KIM di daerah tersebut adalah keterbatasan dukungan dari pemerintah desa. Padahal, dukungan regulasi maupun fasilitas di tingkat desa sangat menentukan keberlangsungan KIM. Tanpa adanya sinergi yang kuat dengan pemerintah desa, KIM akan sulit bergerak secara mandiri. Selain kendala manajerial, keluhan teknis juga menjadi sorotan, terutama terkait dengan performa platform kim.id yang terkadang masih mengalami error atau bug yang menghambat proses pengunggahan berita.

Menanggapi aspek teknis, Ketua KIM Ikidangbag dari Kabupaten Malang, Didik Ismanadi, memberikan pandangan yang lebih mendalam. Ia menyampaikan aspirasi terkait adanya bug spesifik pada platform kim.id, terutama pada bagian menu navigasi yang dilaporkan hilang di beberapa website KIM, khususnya di wilayah Kabupaten Malang. Hal ini tentu mengganggu pengalaman pengguna dalam mengakses informasi. Namun, di sisi lain, Didik Ismanadi juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada tim pengembang di Kominfo Jatim atas pembaruan platform yang kini telah terindeks dengan baik oleh mesin pencari seperti Google. Dengan indeksasi yang baik, berita-berita dari tingkat desa kini memiliki jangkauan yang lebih luas dan lebih mudah ditemukan oleh publik secara global.

Aspek teknis ini sangat penting karena platform digital adalah wajah utama dari KIM di era modern. Ketika sebuah platform memiliki navigasi yang bermasalah, maka informasi berkualitas yang diproduksi oleh para relawan KIM tidak akan sampai ke pembaca secara maksimal. Perbaikan bug dan optimalisasi performa website kim.id menjadi masukan berharga bagi Diskominfo Jatim untuk terus melakukan inovasi secara berkelanjutan. Dengan platform yang stabil, para pengelola KIM di daerah dapat lebih fokus pada pembuatan konten tanpa harus terbebani oleh kendala teknis yang rumit.

Selain masalah teknis, webinar ini juga menyoroti pentingnya peran KIM dalam memperkuat narasi positif di media sosial. Tidak hanya terpaku pada website, seluruh KIM yang terdaftar diharapkan aktif melakukan diseminasi informasi melalui berbagai kanal media, termasuk akun media sosial masing-masing seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Integrasi antara platform website kim.id dengan media sosial akan menciptakan ekosistem informasi yang saling menguatkan. Hal ini sejalan dengan gaya konsumsi informasi masyarakat saat ini yang cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di platform sosial media.

Tindak Lanjut FGD Untuk Kemajuan KIM

Langkah tindak lanjut dari FGD ini adalah pemetaan yang lebih tajam terhadap 16 kabupaten dan kota yang masih belum aktif. Kominfo Jatim berencana untuk melakukan pendampingan yang lebih personal dan bimbingan teknis yang menyasar langsung pada akar masalah di wilayah tersebut. Apakah masalahnya terletak pada sumber daya manusia, infrastruktur, ataukah pada kurangnya literasi digital di wilayah tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk tidak meninggalkan satu pun wilayah dalam transformasi digital ini.

Penguatan kelembagaan KIM juga berkaitan erat dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Banyak KIM di Jawa Timur yang mulai mengemas berita mengenai potensi UMKM di desa mereka. Dengan adanya publikasi yang konsisten di kanal kim.id yang sudah terindeks mesin pencari, produk-produk lokal desa memiliki peluang untuk lebih dikenal luas. Inilah yang dimaksud dengan komunikasi publik yang efektif, di mana informasi tidak hanya bersifat satu arah dari pemerintah ke masyarakat, tetapi juga mampu mengangkat potensi dan suara dari bawah untuk kemajuan bersama.

Upaya melawan hoaks juga menjadi benang merah yang tidak terpisahkan dari peran KIM. Sebagai garda terdepan di masyarakat, anggota KIM diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan fact-checking sederhana sebelum menyebarkan informasi. Di tengah tahun-tahun politik atau situasi darurat seperti bencana, peran KIM dalam menyebarkan informasi resmi dari pemerintah sangat membantu dalam menenangkan masyarakat dan mencegah kepanikan akibat berita bohong. Pelatihan literasi digital bagi anggota KIM akan terus ditingkatkan agar mereka memiliki bekal yang cukup dalam menghadapi tantangan disinformasi yang semakin canggih.

Sebagai penutup dari rangkaian webinar FGD tersebut, muncul kesepahaman bahwa keberhasilan KIM bukan hanya diukur dari banyaknya jumlah berita yang diunggah, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Ketika masyarakat mendapatkan informasi yang akurat mengenai layanan publik, bantuan pemerintah, atau tips kesehatan dan pertanian, di sanalah fungsi KIM telah tercapai. Sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Diskominfo, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan para relawan KIM adalah kunci utama dalam membangun Jawa Timur yang literat dan informatif.

Melalui webinar ini, seluruh pihak diingatkan kembali bahwa tugas diseminasi informasi adalah tanggung jawab kolektif. Dengan target seluruh KIM yang terdaftar menjadi aktif sepenuhnya, diharapkan Jawa Timur akan memiliki jaringan informasi yang solid hingga ke pelosok desa. Ke depan, hasil pemetaan dan rekomendasi dari FGD ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pembinaan KIM yang lebih komprehensif, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Semangat kolaborasi yang terbangun dalam webinar ini menjadi modal berharga bagi kemajuan komunikasi publik di Jawa Timur.